Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Oleh Dedi Junaedi
Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah INAIS Bogor
ABSTRAK
Tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai indikator keberhasilan pembangunan telah ditawarkan. Mulai dari PDB dan pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kesejahteraan rakyat (ikrar) dan indeks kesejahteran ekonomi (Eurostat).
Dalam perspektif Islam, berbagai indikator itu masih punya kelemahan karena baru menampilkan statistik ukuran keduniawian, belum menyentuh aspek ukhrawi (akhirat). Atas dasar itu, Islam memperkenalkan konsep maqasid al-syariah atau kemaslahatan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Kemaslahatan yang hendak dicapai itu mencakup penjagaan atas lima unsur pokok kehidupan manusia: keimanan (tauhid), jiwa, akal, keturunan, dan harta (kekayaan). Dari lima unsur inilah kita bisa mengembangkan sejumlah parameter kemaslahatan sebagai indikator pembangunan manusia seutuhnya.
Kata kunci: akal, eurostat, harta, ikrar, indikator keberhasilan, IPM, jiwa, kekayaan, kemaslahatan, kesejahteraan, keturunan, maqasid al-syariah, PDB, pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita, tauhid.
Pendahuluan
Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berskala besar, yaitu skala sebuah negara. Adanya proses pembangunan, seiring dengan bergulirnya aktivitas ekonomi, diharapkan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari sinilah muncul konsep pentingnya pertumbuhan ekoomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan produksi dan atau pendapatan nasional Indikatornya adalah besaran PDB/GNP. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDB/GNP riil negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. PDB dan Pendapatan Perkapita
PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk. PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah: PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi: PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
PDB per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karean telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk. Jika pendapatan negara itu tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negaraitu di bawah rata – rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah. IPM, Eurostat dan Ikrar
Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Selain pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam statistik PDB dan pendapatan per kapita, diperlukan adanya jaminan keamanan, tersedianya akses pendidikan dan layanan kesehatan dan pendidikan. Maka, berkembanglah konsep indeks pembangunan manusia (IPM).
Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.
Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan? Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat.
Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.
Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (enlarging the choices of the people). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.
Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.
Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).
Tahun 2008, Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, dan Jean-Paul Fitoussi mengembangkan wacana pengukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif sebagai kritik atas ukuran statistik PDB dan pendapatan perkapita yang dinilai banyak kelemahan. Mereka menawarkan dua indikator utama: kesejahteraan dasar dan kesejahteraan ekonomi yang disebut sebagai standar UNECE/OECD/Eurostat.
Kesejahteraan dasar diukur melalui indikator: angka harapan hidup, persentase penduduk berpendidikan pasca sekolah menengah, deviasi suhu normal, lapisan ozon, ketersediaan air sesuai kualitas, dan fragmentasi habitat alami. Sedang kesejahteraan ekonomi diukur melalui indikator: kepemilikan aset finansial asing ril per kapita, modal produksi ril per kapita, modal natural per kapita, cadangan sumber energi, cadangan sumberdaya mineral, stok sumberdaya kayu, dan stok sumberdaya kelautan.
Belakangan, per Maret 2012, Pemerintah Indonesia meluncurkan instrumen baru yang disebut Indeks Kesejahteraan Rakyat (Ikrar). Indeks tersebut dihitung menggunakan tiga dimensi yakni keadilan sosial, ekonomi dan demokrasi.
Perspektif Islam
Bagaimana Islam memandang berbagai ukuran keberhasilan pembangunan konvensional? Sepintas kita melihat berbagai ukuran keberhasilan pembangunan konvensional --mulai dari PDB dan pendapatan per kapita, HDI, Ikrar, dan Eurostat-- baru menyentuh angka-angka statistik dari indikator pembangunan yang berwawasan keduniawian (maslahat dunia), belum menyentuh indikator pembangunan yang bernuansa ukhrawi (maslahat akhirat). Ukuran PDB dan pendapatan perkapita misalnya baru mencerminkan besarnya angka (kuantitas), bukan kualitas. PDB dan pendapatan yang tinggi bisa saja tidak selaras dengan kualitas kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa mengungkap apakah pertumbuhan ekonomi lahir dari proses produksi yang adil, bisnis yang halal, dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Bukan mustahil pertumbuhan yang tinggi berasal dari praktik bisnis konglomerasi dan praktik monopoli korporasi, atau bisnis yang haram.
Indeks pembangunan manusia (HDI) baru mengukur capaian indikator sederhana dari masalah kebutuhan hidup yang paling dasar dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ikrar mungkin sedikit lebih baik dari HDI, karena sudah mempertimbangkan aspek keadilan sosial, ekonomi dan demokrasi. Tetapi, Ikrar --seperti halnya HDI-- masih terbatas pada aspek duniawiah dan sekularistik. Keadilan dan kualitas demokrasi yang diukur masih amat relatif, tergantung suara mayoritas. Tanpa bingkai nilai-nilai ukhrawi, sangat mungkin muncul fenomena diktator mayoritas dan tarani mionoritas. Ukuran keadilan, kebenaran dan kesejahteraan masih relatif, tergantung pada suara terbanyak.
Sementara itu indikator yang ditawarkan Eurostat (UNECE/OECD) secara vulgar bias kepentingan asing, kepentingan negara maju, dan kepentingan enviromentalis. Ukuran Eurostat akan sangat membebani sekaligus membatasi kreativitas negara-negara yang sedang berkembang. Apa urgensinya kepemilikan aset finansial asing menjadi ukuran keberhasilan pembangunan? Masuknya indikator ini dalam mengukur keberhasilan pembangunan amat beraroma ekspansi kekuatan asing melalui proses acquisisi dan privatisasi perusahan lokal suatu negara. Ini berlawanan dengan upaya penegakan kedaulatan ekonomi. Indikator modal natural, cadangan energi, cadangan mineral, stok kayu dan sumberdaya kelautan mengisyaratkan kentalnya keinginan melakukan pengekakangan atau semangat moratorium atas eksploitasi sumberdaya alam di negara-negara yang justru amat membutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Ini jelas amat bias kepentingan dunia Utara, dan sangat tidak adil bagi dunia Selatan.
Menurut Al-Gazhali, tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Maslahat yang dimaksud adalah meningkatkan sesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada penjagaan/perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu: keimanan (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan kekayaan (al-mal). As-Satibi kemudian mempopulerkannya dengan istilah Maqasid al-Syariah. Dia membagi maslahat dalam tiga tingkatan: Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat.
Dharuriyyat adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia; Hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau memelihara lima unsur pokok; danTahsiniyyat adalah kebutuhan tersiar agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.
Indikator Arternatif (Indeks Kemaslahatan)
Dari sisi maqasid al-syariah, Islam sesungguhnya bisa menawarkan indikator alternatif untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan sebuah negara. Dalam konteks ini, penulis menawarkan Indeks Kemaslahatan, yang di dalamnya merangkum ukuran kemaslahatan dari kelima unsur pokok. Yakni, maslahat keimanan, maslahat jiwa, maslahat akal, maslahat keturunan, dan maslahat kekayaan (harta).
Maslahat Keimanan
Dalam Islam, segala kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, perdagangan dan distribusi, ha-rus diikat dalam konsep tauhid. Manusia berproduksi karena memenuhi perintah Allah, sebagaimana firman-Nya:"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(QS Al Mulk (67):15). Seorang Muslim ketika menanam, bekerja atau berdagang, merasa amalnya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Semakin banyak amal baiknya, semakin bertmbah pula takwa dan taqorru-nya kepada Allah, seperti firman-Nya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS Al Baqarah (2):168).
Pertanyaannya, bagaimana kita mengukur kemaslahatan iman? Barangkali kita bisa mendekatinya dengan memetakan indikasi kualitas keimanan. Misalnya dengan menghadirkan data atau informasi tentang jumlah tempat beribadah per dalam satu lingkungan; jumlah shaf dalam shalat berjamaah harian; jumlah puasa sunah per pekan; jumlah shalat sunah muakkad per hari; jumlah shalat malam per pekan.
Maslahat Jiwa
Salah satu tujuan utama ekopnomi Islam adalah untuk mencapai kebikan dalam hidup (hayatan thayyibah), baik bagi Muslim sendiri maupun kebaikan bagi lingkungan sekitar bahkan alam semesta. Kemaslahatan jiwa, menurut Muhammad Abu Zahrah, bisa dalam bentuk memelihara jiwa dari hak hidup secara terhormat, terhindar dari penganiayaan, intimidasi, pembunuhan. Termasuk juga adanya jaminan kebebasan untuk berpikir, berpendapat, berkarya dan beraktivitas tanpa merugikan atau mengganggu hak orang lain. Bagaimana mengukut maslahat jiwa? Ini bisa didekati dengan mendadar data dan sarana pendukung yang memungkinkan adanya perlindungan dan kepastian hukum. Misalnya, dengan data jumlah polisi per 1000 penduduk, jumlah pos pengaduan per wilayah, jumlah jaksa dam hakim yang adil per wilayah.
Maslahat Akal
Islam menjunjung tinggi peran akal. Ini penting untuk menjaga manusia agar terhindar dari kebodohan dan ketidakberdayaan, serta terpeliharanya akal dari jeratan dan tarikan hawa negatif yang menjadi sumber kerawanan sosial. Kemaslahatan akal bisa diukur dengan indikator seperti angka melek huruf, jumlah warga berpendidikan dasar 9 tahun, jumlah sekolah menengah per kecamatan, jumlah perguruan tinggi per kota, jumlah beasiswa gratis untuk anak dari keluarga miskin.
Maslahat Keturunan
Maslahan keturunan diperlukan untuk memelihara kelestarian jenis manusia, kejelasan nasab, keberlanjutan keturunan, serta terjalinnya hubungan keluarga dan kerabat dalam satu masyarakat.Islam menganjurkan setiap orang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Bahkan Islam mengatur secara rinci sistem warisan sebagai syariat untuk menjaga kemaslahatan individu, kelaurga dan masyarakatnya. Maslahat keturunan bisa dilihat dari berfungsinya lembaga perkawinan, adanya peradilan agama, tersedianya fasilitas perumahan, sarana rekreasi dan interaksi sosial.
Maslahat Harta/Kekayaan
Ekonomi konvesional amat mengagungkan utilitas (nilai guna) barang dan jasa sebagai pemuas keinginan (wants) manusia. Sementara ekonomi Islam lebih mementingkan aspek kemaslahatan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan (needs) manusia. Besar kecilnya nilai maslahat suatu harta tergantung pada seberapa besar harta itu berperan dalam menjaga lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Islam menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, maisir, gharar, dan tindakan dzalim dalam setiap muamalah. Pada setiap harta yang mencapai nishab dan haul ada kewajiban membayar zakat. Di luar itu, Islam menganjurkan kita untuk tolong-menolong sesama manusia dengan menggemarkan infaq, shodaqoh, hadiah dan hibah.
Menurut Umar Chapra, ada empat tujuan utama pembangunan ekonomi Islam: roda ekonomi bergulir dalam bingkai nilai dan norma Islam, menciptakan keadilan dan persaudaraan yang universal, adanya distribusi pendapatan, dan menjamin kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
Bagaimana mengukur maslahat harta? Ini bisa didekati melalui indikator seperti jumlah muzakki per wilayah, jumlah mustahik per wilayah, jumlah lembaga amil zakat, jumlah produk halal, adanya lembaga hisbah, lembaga pengawas persaingan usaha, lembaga penjamin produk halal, jumlah konsultas usaha dan produk halal per wilayah.
Penutup
Dari pembahasan di atas kita bisa menarik pelajaran bahwa berbagai indikator keberhasilan pembangunan --mulai dari PDB dan pendapatan perkapita, IPM, Ikrar, Eurostat, kesejahteraan ekonomi-- yang nota bene baru menyentuh aspek statistika keduniawian sesungguhnya bisa diperkaya dengan menambah nuansa maqasid al-syariah sehingga diperoleh ukuran keberhasilan yang lebih sempurna dan menyeluruh.
Jika pendekatan itu dilakukan, kita akan mendapatkan indeks kemaslahatan pembangunan (IKP) sebagai indikator alternatif dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi Islam. IKP merupakan akumulasi dari berbagai indikator kemaslahatan dalam lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu: keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Daftar Referensi Amalia, Euis. (2010). Sejarah pemikiran ekonomi Islam: dari masa klasik hingga kontemporer. (p.258).
Az-Zuhailly, Wahbah. (1998). Ushul al-fiqh al-islami. p1045. Beirut: Dar al-Fikr.
Chapra, M. Umar. (2005). Objectivesof the islamic economic order. In Sheikh Ghazali Sheikh Abod, Syed Omar Syed Aqil, & Aidit Hj. Ghazali (Eds). An introduction to islamic economics & finance. (pp. 3-29). Kuala Lumpur: Cert.
Chapra, M. Umer. (2001). The future of economic: an islamic perspective. p.124. Jakarta: SEBI.
Davies, A. and G. Quinlivan (2006). A panel data analysis of the impact of trade on human development. Journal of Socioeconomics.
Djojohadikusumo, Sumitro. (1960). Ekonomi Pembangunan, p2-3. Jakarta:PT Pembangunan.
Khalil, Jafril. (2010). Jihad ekonomi Islam. p.49. Jakarta: Gramata.
Pemerintah luncurkan indeks kesejahteraan rakyat. Kompas, 2012, Maret 21. http://www.kompas.com
Qardhawi, Yusuf. (1995). Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam. [Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, & Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Trans] p.367. Jakarta: Rabbani Press.
Qardhawi, Yusuf. (1995). Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam. [Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, & Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Trans] p.25. Jakarta: Rabbani Press.
Sen, Amartya., Stiglitz, J.E., & Fitoussi, J.P. (2010). Mengukur kesejahteraan: Mengapa PDB bukan tolok ukur yang tepat untuk menilai kemajuan? [Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur, trans] p.152. Jakarta: Margin Kiri.
Zahrah, M.A. (2011). Ushul fiqih (14th). [Saefullah Ma'shum, & Muntaha Azhari, Trans]. p.550. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Analisis Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki di Jabotabek