Melati dari Bandung

Oleh Dedi Junaedi
Redaktur majalah Gontor dan dosen ekonomi syariah INAIS Bogor (Terpublikasi di Majalah Gontor edisi Juli 2015)

Menjelang pertengahan Mei 2015, satu terobosan berhembus dari Kota Kembang Bandung, Jawa Barat. Untuk membantu pengembangan usaha dan mendorong tumbuhnya wirausahawan baru, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan program pinjaman tanpa bunga. Namanya, Kredit Melati (Melawan Rentenir). Dana APBD senilai Rp 32 milyar telah dititipkan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Bandung untuk melayani kebutuhan warganya.
Upaya kreatif Walikota Bandung itu tentu saja disambut masyarakat dengan amat antusias. Saat Kang Emil membuat status di media sosial, puluhan ribu langsung orang meresponnya. Mereka – dari kalangan pedagang, petani, pengrajin, pengusaha kecil, pegiat koperasi, usahawan kreatif, peminat UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), pelajar, mahasiswa dan warga lainnya—berharap skema kredit tanpa bunga itu bisa berjalan mulus dan lancar, bisa diakses semua warga yang membutuhkan.
Hadirnya skema kredit ringan –apalagi tanpa bungai -- memang amat diharapkan dan dirindukan kalangan usaha kecil dan mikro. Betapa tidak. Tingginya bunga rentenir udah lama mencekik mereka. Sementara skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dirancang Pemerintah RI melalui bank BUMN juga belum banyak menyelesaikan masalah. Selain prosedur dan mekanisme yang merepotkan, tingkat bunga 22% per tahun untuk pinjaman di bawah 20 juta masih dirasa memberatkan. Maka, tidak aneh jika ratusan trilyun plafond KUR setiap tahun praktis lebih banyak menganggur dan mengendap di bank-bank pemerintah itu.
Yang sedang diupayakan Walikota Ridwan Kamil sesungguhnya adalah contoh praktik dari skema Qordul Hasan atau pinjaman kebajikan dalam term ekonomi dan perbankan syariah. Sejatinya, inilah terobosan yang patut diacungi jempol. Bila upaya serupa bisa direplikasi oleh para pemimpin di walayah lain tentu dampaknya akan luar biasa. Bila saja ini dapat diadopsi dan diperluas menjadi program nasional oleh Pemerintahan Jokowi-JK, maka skema ala Kredit Melati atau Qordul Hasan inilah contoh terbaik dari penjabaran kebijakan Nawa Cita yang benar-benar menyentuh dan membela kepentingan rakyat.
Keinginan Wapres Jusuf Kalla untuk melejitkan kiprah ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sesungguhnya bisa segera diwujudkan lewat upaya-upaya kreatif seperti rintisan Ridwan Kamil di Bandung. Himbauan JK untuk mengindonesiakan istilah Arab dalam perbankan syariah sejatinya tidak akan bermakna apa-apa, tanpa hadirnya skema-skema praktis yang operasional di lapangan nyata. Jika mau, sebetulnya juga ada banyak program bantuan dan pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah, dari era Orde baru hingga Orde ‘Revolusi Mental’, bisa dimodifikasi atau diadaptasi menjadi program yang lebih membumi, bahkan juga sesuai syariah.
Sebagai contoh, KUR yang dari awal diniatkan untuk membantu kaum dhuafa seyogyanya diubah lebih ramah, manusiawi dan berkeadilan. Untuk membantu usaha besar dan konglomerasi, bank-bank nasional bisa menyediakan skema kredit dengan tingkat bunga 7-7,5%, mengapa untuk membantu pihak yang sebenarnya lebih membutuhkan justru rate hingga 22%? Dimana letak manusiawinya, dimana ada keberpihakan dan keadilannya? Sangat wajar, sesungguhnya, jika KUR justru dibuat dengan skema kredit ringan (di bawah 2-5%), syukur-syukur bisa tanpa bunga sama sekali. Sebagai tanda keberpihakan kepada rakyat banyak, sudah saatnya Pemerintah RI mengubah paradigma berpikirnya dalam kebijakan fiskal dan moneternya.
Contoh lain, aneka program bantuah, hibah dan pemberdayaan masyarakat --dimana pada praktiknya banyak terjadi penyimpangan dan salah sararan—sebaiknya segera diubah paradigmanya dari pola hibah atau hadiah menjadi wakaf tunai atau wakaf produktif. Perubahan skema dari hibah menjadi wakaf tentu membawa konsekuensi adanya peruhaban cara pandang dalam pola berpikir, bersikap maupun bertindak. Dipastikan, akan ada proses transformasi bahkan revolusi mental di sana.
Hibah cenderung membuat masyarakat pasif, tergantung, dan konsumtif. Jika habis, mereka tidak punya beban karena di benaknya bantuan itu adalah pemberiaan untuknya. Sementara itu, wakaf tidak boleh hilang, harus berkelanjutan. Jika hilang atau menyimpang dari peruntukannya, ada kesalahan dan dosa di belakangnya. Maka, wakaf akan mendorong orang (penerima dan pengelola wakaf) untuk lebih amanah, bertanggungjawab dan produktif. Karena tidak boleh hilang dan harus berkelanjutan, mereka akan dipacu untuk lebih hati-hati dan lebih kreatif untuk menjaga agar manfaat wakaf itu tetap ada, berkembang dan berkelanjutan. Inilah contoh nyata dari proses revolusi mental.

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Magnet Bumi Berubah: Kelak, Matahari Terbit dari Barat!