Profil Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Jawa Tengah

Oleh Dedi Junaedi
Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Program Studi Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor


Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengenali peta dan menganalisis keragaan model skema pembiayaan syariah dan konvensional LKMA di Jawa Tengah. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan purposive sampling. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, selama periode 2008-2011, ada 4.665 Gapoktan penerima PUAP di Jawa Tengah. Sekitar 2267(48,6%) PUAP di antaranya sudah memiliki LKMA. Sebagian besar (87,25%) LKMA ternyata beroperasi dengan skema pembiayaan konvensional dan hanya 289 (12,75%) yang menerapkan skema syariah atau prinsip bagi hasil (profit sharing). LKMA PUAP Syariah antara lain terdapat di Kabupaten Purbalingga (156 unit), Jepara (17 unit), Kendal (11 unit), Banjarnegara (5 unit), dan Banyumas (5 unit). Di luar itu masih terdapat 93 unit LKMA PUAP Syariah yang tersebar di sejumlah kabupaten lainnya di Jawa Tengah (BPTP Jateng, 2011).


Kata Kunci:
Agribisnis, bantuan langsung masyarakat, lembaga keuangan mikro, konvensonal, PUAP, syariah.

ABSTRACT

The objective of this research is to explore the profile of microfinance institutions (LKM) based Rural Agribusiness Development (PUAP), recognizing map and analyze the performance of a model Islamic and conventional finance scheme LKMA in Central Java. Using qualitative and quantitative methods with a purposive sampling approach. According to the Institute for Agricultural Technology (BPTP) Central Java, during the period from 2008 to 2011, there are 4,665 recipients Gapoktan PUAP in Central Java. Around 2267 (48.6%) of whom own PUAP LKMA. The majority (87.25%) LKMA turned out to operate with conventional financing scheme and only 289 (12.75%) which apply sharia scheme or the principle of profit sharing (profit sharing). LKMA PUAP Sharia among other things contained in Purbalingga (156 units), Jepara (17 units), Kendal (11 units), Banjarnegara (5 units) and Banyumas (5 units). Beyond that there are 93 units LKMA PUAP Sharia spread over a number of other districts in Central Java (BPTP Central Java, 2011).

Keywords:
Agribusiness, conventional, direct aid societies, microfinance, PUAP, Sharia.

PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia tumbuh positif dari tahun ke tahun. Namun, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. BPS mencatat, tahun 2008 jumlah penduduk miskin ada 34,96 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 22,19 juta jiwa atau 63,8% hidup sebagai petani di perdesaan. Mengingat mayoritas penduduk miskin adalah petani, maka pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan memiliki peran strategis.
Di antara permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah (Apriyantono, 2009). Untuk mengatasi permasalahan ini,Departemen Pertanian (kini Kementerian Pertanian) menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebagai satu solusi untuk membantu pengembangan usaha tani yang umumnya profitable tetapi belum bankable. Terinspirasi keberhasilan Yunus mengembangkan Grameen Bank di Bangladesh, PUAP merupakan program rintisan untuk menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dengan prinsip bagi hasil atau skema profit loss sharing (syariah).
PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dalam Petunjuk teknisnya disebutkan bahwa dana bantuan langsung masyarakat (BLM) Rp 100 juta per desa/gapoktan menjadi modal awal bagi unit usaha simpan pinjam milik Gapoktan. Tumbuh dan berkembangnya LKMA PUAP menjadi indikator penting keberhasilan program PUAP secara keseluruhan.
Selama periode 2008-2011, PUAP telah dilaksanakan di 38.123 desa/gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di pedesaan (Hendriawan, 2011). Dalam perjalanannya, Gapoktan PUAP ternyata memiliki kinerja opersional yang bervariasi. Ada yang berkembang pesat dan tumbuh menjadi LKMA, ada yang masih berusaha tumbuh menjadi LKMA, ada yang jalan di tempat masih sebagai Gapoktan pelaksana simpan-pinjam anggota.
Menurut hasil evaluasi Tim PUAP Pusat, kini sudah terbentuk sekitar 3.000 LKMA yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia (Hendriawan, 2011). Sebagian besar LKMA itu beroperasi seperti koperasi, menerapkan skema bunga pinjaman dan iuran anggota. Sementara sebagian kecil lainnya beroperasi dengan skema bagi hasil (profit loss sharing) atau sistem keuangan syariah.(Sudaryanto, 2009).

RUMUSAN MASALAH
Studi pendahuluan PUAP di Jawa Tengah menunjukkan fenomena menarik. Dari 4665 Gapoktan PUAP selama periode 2008-2011, hampir separuhnya (2267) sudah berbentuk LKMA. Jumlah ini setara dengan 75,6% populasi LKMA PUAP secara nasional. Dari jumlah itu, sekitar 287 atau 12,66% LKMA di Jateng beroperasi dengan skema pembiayaan syariah. Sisanya, 82,34% beroperasi seperti LKMA konvensional, memakai skema bunga pinjaman. Berdasarkan data dan fakta tersebut, maka, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana sebenarnya profil keragaan LKMA PUAP di Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi motif Gapoktan di Jawa Tengah memilih LKMA PUAP dengan skema syariah atau konvensional?


TUJUAN PENELITIAN
1. Menganalisis profil keragaan LKMA PUAP di Jawa Tengah
2. Mengetahui motif pemilihan LKMA PUAP dengan skema syariah dan LKMA PUAP dengan skema konvesional di Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN
LKMA adalah lembaga keuangan mikro yang tumbuh dari Gapoktan PUAP dengan fungsi utama mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana swadaya angggota (Kementerian Pertanian, 2010). Dana yang dikelola LKMA dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota dengan skema pembiayaan konvensional (sistem bunga pinjaman) dan skema syraiah (profit loss sharing) atau sistem bagi hasil. LKMA pada dasarnya merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro yang tugas utamanya memberi fasilitas pinjaman atau pembiayaan usaha agribisnis untuk para anggota kelompok tani.


Gambar 1 Skema Komparasi Kinerja PUAP Syariah dan Konvensional
Pengukuran kinerja aspek managemen pengelolaan LKMA pada Gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat Gapoktan PUAP oleh pengurus (Hendriawan, 2012). Bagaimana mengukur kinerja LKM? Hussein (2010) menawarkan tiga indikator penting. Pertama, kinerja ROA atau Return on Asset; kedua, nilai Tobin Q yang dihitung dari equitas dibagi laba bersih; dan ketiga, likuiditas yang didekati dengan menghitung rasio aset atas liabilitasnya atau Rasio Lancar. Kinerja LKM juga dapat dilihat dari besarnya tingkat kepercayaan yang ditunjukkan oleh rasio tabungan datau depositnya. Besarnya deposit menunjukkan tingginya kepercayaan nasabah atau anggota terhadap LKM-nya. Zohra Bi dan Pandey (2011) menawarkan neraca laba-rugi, kredit macet, dan rasio kecukupan modal sebagai indikator penting menilai kinerja LKM di India.
Dalam menilai kinerja sebuah lembaga usaha, Keown (2011) menawarkan empat katagori kinerja, yaitu: Likuiditas (Rasio Lancar, Rasio Cepat), Profitabilitas (diwakili Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Solvabilitas (diwakili Debt Asset Ratio (DAR), Debd Equity Ratio (DER), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Pengembalian Ekuitas (diwakili Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA)). Subramanyam (2010) dan Margaretha (2011) menambahkan aspek Aktivitas seperti perputaran penjualan per aset (Asset Turn Over (ATO)) dan rasio biaya per pendapatan Expense Ratio (X/R).
LKM syariah, menurut Rahman (2007), cukup efektif menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan di sejumlah negara berkembang. Mudarabah, musharakah, murabahah, ijarah termasuk skema pembiayaan yang umum dilayani LKM Syariah di Malaysia.

STUDI TERDAHULU
Penelitian Khandker terhadap Grameen Bank di Bangladesh menyimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang saling berkaitan sehubungan dengan kelangsungan hidup dan kinerja lembaga kredit mikro yaitu faktor keuangan, institusi, nasabah dan kondisi ekonomi (Khandker et al, 1995). Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian terhadap dua jenis LKM di Indonesia, Kaluge menyimpulkan bahwa kesinambungan hidup lembaga kredit mikro tergantung pada tingkat keuntungan yang dipengaruhi oleh faktor besarnya penerimaan, biaya operasional, tingkat angsuran, besarnya bunga pinjaman dan tingkat efisiensi usaha. (Kaluge,2008).
Sudaryanto dan Sunarja (2009) mendapatkan fakta bahwa penggunaan dana BLM PUAP dan perkembangan Gapoktan beragam, tergantung dari kondisi awal pembentukan Gapoktan. Kinerja Gapoktan yang baik dan maju umumnya adalah Gapoktan yang berasal dari kelompok tani bekas binan program sebelumnya seperti Primatani, P4K, PIDRA, Desa Mandiri Pangan dan kelompok tani BLM lainnya. Pada Gapoktan bentukan baru, pengunaan dana BLM PUAP terkesan hanya bagi-bagi bantuan akibat rendahnya SDM pengurus Gapoktan.
Rivai (2010) melakukan riset evaluasi dan penyusunan desa calon lokasi PUAP. Mereka menumukan fakta bahwa seluruh Gapoktan mampu mengembangkan kegiatan usaha simpan pinjam. Namun, perguliran dana bantuan menunjukan keragaman, tergantung pada dinamika manajemen dan kemampuan Gapoktan sebagai lembaga usaha agroibisnis bertujuan komersial. Kamira, Noer dan Tan (2011) dari Universitas Andalas secara khusus melakukan riset evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kota Padang, Sumatra Barat. Hasilnya, pelaksanaan program PUAP di Kota Padang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Kinerja lembaga pembiayaan pedesaan bisa dilihat dari dua sisi yaitu sisi pencapaian sasaran (outreach) dan segi kelangsungan hidup lembaga (sustainability). Dari hasil penelitian di Jawa Timur, Zain (2001) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang bisa digunakan untuk menilai kinerja lembaga kredit mikro yaitu: stabilitas dan kinerja usaha nasabah, pendapatan dan asset anggota binaan, derajat ketergantungan nasabah pada rentenir, dan stabilitas kelangsungan hidup lembaga. Dia mengemukakan bahwa lembaga kredit mikro yang mempunyai kinerja tinggi adalah lembaga yang jumlah nasabahnya semakin banyak dengan nilai pinjaman yang semakin besar, pelayanannya semakin mudah dijangkau, nilai asetnya semakin besar, nilai tabungan anggota binaan semakin tinggi, dan tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi.
Penelitian Khandker dan Farugee (2001) terhadap Grameen Bank di Bangladesh mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) konsep yang saling berkaitan sehubungan dengan kelangsungan hidup dan kinerja lembaga yaitu : viabilitas keuangan, viabilitas ekonomi, viabilitas institusi, dan viabilitas nasabah. Hasil penelitian Bank Dunia terhadap 200 lembaga kredit mikro, selama periode 1995-1996, menemukan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi kesuksesan lembaga adalah kondisi makro ekonomi yang kondusif, perkembangan lembaga yang terkontrol, mobilisasi dana dan pengendalian biaya (Ledgerwood, 1999).
Penelitian Kaluge, Susanto dan Dwiyoso (2008) terhadap dua model lembaga kredit mikro di Indonesia pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa kesinambungan hidup lembaga kredit mikro sangat tergantung kepada besarnya biaya operasional dan penerimaan, dimana kedua faktor ini secara bersama-sama menentukan tingkat keuntungan. Secara rinci dikemukakan bahwa besarnya penerimaan/revenue, besarnya biaya operasional, tingkat angsuran, tingkat bunga pinjaman dan tingkat efisiensi merupakan varibel-variabel yang mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup lembaga.
Yasin (2011) melakukan riset PUAP di Kabupaten Karawang. Hasilnya menyimpulkan bahwa Gapoktan penerima dana PUAP memiliki nilai R/C lebih tinggi sebesar 22,2%, sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan dari pada Gapoktan Non PUAP. Anita dan Susilawati (2011) melakukan riset dampak PUAP di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Tengah. Hasilnya menyimpulkan bahwa dana BLM-PUAP sebagai tambahan modal bagi petani sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Penelitian Rusbiana (2010) di Kabupaten 50 Kota, Sumbar, menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Menurutnya, adanya bantuan PUAP tidak mempengaruhi kegiatan usaha tani setempat.. Meski begitu, para petani merasakan manfaat lain, yakni ada kemudahan mendapat pinjaman dengan skema pengembalian yang jauh lebih ringan daripada pinjaman melalui rentenir.
Penelitian Dedi Junaedi (2012 dan 2013) menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ada 48,5% PUAP sudah memiliki LKMA. Selain itu, sebagian besar (87,5%) LKMA di provinsi ini berjalan dengan skema konvensional, dan hanya sekitar 12,5% LKMA yang beroperasi dengan prinsip syariah (profit sharing).
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha mengeksplorasi profil PUAP di Jawa Tengah khususnya keragaan di lima kabupaten: Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal, dan Purbalingga. Riset ini juga berusaha menelaah perilaku LKMA syariah dan LKMA konvensional di wilayah kabupaten sampel.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini mennggunakan kombinasi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif (ekonometrika). Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor satu. Analisis ini dipakai untuk menjelaskan motif pemilihan skema pembiayaan LKMA, dilengkapi dengan sajian data dalam bentuk tabel dan grafik.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor dua digunakan analisa kuantitatif (ekonometrika). Analisis yang dipakai adalah analisis multiple regression dummy variabel dengan menggunakan panel data cross section, dilakukan untuk menelaah motif pemilihan skema pembiayaan syariah dan konvensional pada LKMA PUAP di wilayah sampel.
Data yang digunakan adalah gabungan dari data primer dan data sekunder. Data primer dari lapangan adalah data terbaru laporan keuangan masing-masing sampel antara lain tentang jumlah anggota/nasabah, jumlah simpanan (pokok, wajib dan sukarela), penyertaan dana pihak ketiga, besarnya pembiayaan/total pendanaan/pinjaman yang disalurkan, pendapatan usaha simpan pinjam, jasa pinjaman, biaya operasional, laba usaha, bagi hasil atau SHU (sisa hasil usaha), kredit macet, dan jumlah aset. Motif dan alasan pemilihan skema pembiayaan, identitas, usia dan pendidikan manajer pengelola LKMA termasuk data yang dieksplorasi melalui survey angket dan FGD (Focus Group Discussion). Jumlah sampel 185 yang tersebar di lima kabupaten: Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal, dan Purbalingga.
Untuk analisa deskriptif dilakukan wawancara terstruktur dengan sampel purposif dan skema focus group discussion (FGD) dengan kuestioner tertentu. Kepada setiap sampel (35-40 per kabupaten) diajukan pilihan motif dan alasan pemilihan skema pembiayaan. Ada empat kelompok motif yang ditawarkan: motif agama (sesuai akidah, satu bentuk ibadah, ladang mencari pahala, dan sarana mencari berkah); motif ekonomi (mencari untung, nyaman, transaksi yang adil), motif praktis (mudah, praktis dan aman), motif relasi (pengaruh teman, keluarga, pembina, pimpinan). Masing-masing diukur dengan skala Likert 1-5 untuk katagori: sangat tidak sesuai, tidak sesuai, agak sesuai, sesuai, sangat sesuai.
Waktu penelitian berlangsung tiga bulan, Juli-September 2014. Provinsi Jawa Tengah dipilih menjadi lokasi penelitian karena dua pertimbangan. Pertama, lebih dari separuh LKMA PUAP ada di kawasan ini. Kedua, wilayah ini memiliki keragaman populasi LKMA PUAP syariah dan PUAP konvensional yang menarik. Yakni ada wilayah dominan LKMA PUAP syariah seperti Kabupaten Purbalingga. Ada wilayah dominan LKMA konvensional seperti Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas. Ada yang wilayah di antara dua ekstrim, dimana LKMA syariah dan konvensional relatif berimbang, seperti Kabupaten Jepara dan Kendal. Pemilihan wilayah sampel dilakukan secara purposif berdasarkan proporsi keragaman skema pembiayaan.
Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat adalah kinerja keuangan LKMA yang terdiri atas: aspek Likuiditas diwakili Rasio Lancar (Aset Lancar/Kewajiban Lancar)); Solvabilitas diwakili Debt to Equity Ratio (DER) atau Rasio Utang/Ekuitas, Aktivitas diwakili Asset Turn Over (ATO) atau rasio Penjualan/Aset; Profitabilitas diwakili Net Profit Margin (NPM) atau rasio Laba Bersih/Penjualan.
Variabel bebas ada sembilan, terdiri dari lima variabel numerik (usia lembaga, modal, biaya, pendanaa, utang); serta tiga variabel dummy (pendidikan manajer, skema pembiayaan dan kawasan). Jumlah modal sendiri bisa dirinci menjadi modal awal (dana BLM), modal sendiri (simpanan anggota), dan modal penyertaan (simpanan) pihak ketiga.
Dalam menganalisis pengaruh motif dalam pemilihan skema LKMA, peneliti mengajukan Model Ekonometrika (Motif) sebagai berikut:
MOTIF1-4 = β₀ + β₁Sharia + β₂U-LKMA + β₃Anggota1 + β₄Anggota2 + β₅Didik1 + β₆Didik2 + β₇Usia1 + β₈Usia2 + β₉Kab1 + β₁₀Kab2 + β11Kab3 + β12KKab4 + Ɛ
Model ini dipakai untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi macam-macam motif pemilihan skema pembiayan LKMA PUAP syariah dan konvensional. Variabel terikat MOTIF1-4 ada empat macam motif, yaitu: M1-Agama (motif karena pertimbangan agama), M2-Eko (motif karena pertimbangan ekonomi), M3-Prak (motif karena pertimbangan Praktis), dan M4-Rel (motif karena pertimbangan relasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). PUAP adalah program penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar 100 juta rupiah per Gapoktan sebagai modal awal usaha simpan pinjam anggota kelompok tani. Dalam perkembangannya, Gapoktan PUAP diharapkan tumbuh menjadi LKMA PUAP.

Sumber: BPS Jateng, data diolah
Gambar 4.1 Demografi Wilayah Penelitian PUAP di Jawa Tengah

4.1 Deskripsi Data Gapoktan dan LKMA PUAP
Selama periode 2008-2011, sudah tersalurkan dana PUAP senilai 3,851 trilyun kepada 37.581 Gapoktan/desa di seluruh Indonesia. Tahun 2012 sendiri ditargetkan menyalurkan PUAP kepada 6000 Gapoktan sehingga secara keseluruhan sudah ada 43.581 Gapoktan/desa PUAP di seluruh Indonesia.
4.1.1 Gapoktan PUAP
Setiap tahun dianggarkan Rp 1 trilyun untuk mendanai 10.000 Gapoktan PUAP. Usulan atau aspirasi juga selalu melebihi kuota, namun realisasi tidak sampai 100% karena adakalanya proposal PUAP tidak lolos tahap seleksi dan verifikasi di lapangan.

Sumber: Pusat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan RI (2012
Grafik 4.1. Penyaluran PUAP di Jateng dan Indonesia 2008-2011
Dibanding realisasi secara nasional, data menunjukkan secara relatif penyaluran dana PUAP di Jawa Tengah cenderung sedikit meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari 10,92% (2008), 12,04% (2009), 12,30% (2010), dan 14,57% (2011). Rata-rata penyaluran PUAP di Jawa Tengah selama periode 2008-2011 mencapai porsi 12,41% dari total PUAP seluruh Indonesia (BPTP Jateng, 2012).
Sumber: BPTP Jateng, (Nopember 2012)
Grafik 4.2. Populasi PUAP di Lima Kabupaten Jawa Tengah
Menurut data Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah, selama periode 2008-2011 ada 4.665 Gapoktan penerima PUAP di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Per November 2012, sudah diverifikasi sejumlah 906 Gapoktan calon penerima PUAP 2012 (BPTP Jateng, 2012). Data rincian populasi PUAP di kabupaten sampel dapat dilihat dalam Tabel 4.1 dan Grafik 4.2.
Selama empat tahun, jumlah PUAP yang tersalur di 5 (lima) kabupaten sampel mencapai 800 unit atau 17,51% dari seluruh populasi PUAP di Jawa Tengah periode 2008-2011 (4.665). Distribusi PUAP di wilayah sampel berturut-turut adalah Banjarnegara 137 (2,94%), Banyumas 162 (3,47%), Jepara 132 (2,83%), Kendal 213 (4,57%), dan Purbalingga 156 (3,34%).

Tabel 4.1 Distribusi Populasi PUAP dan LKMA Periode 2008-2011
Tahun 2008 2009 2010 2011 Total
Kabupaten P
U
A
P L
KMA P
U
A
P L
KMA P
U
A
P L
KMA P
U
A
P L
KMA P
U
A
P L
K
M
A
Banjarnegara 35 35 46 38 20 20 36 36 137 129
Banyumas 37 37 53 53 40 1 32 1 162 92
Jepara 55 27 41 33 11 4 25 4 132 68
Kendal 52 29 56 38 36 35 69 57 213 159
Purbalingga 35 35 48 48 25 25 48 48 156 156
Subtotal PUAP 214 244 132 210 800
Subtotal LKMA 163 210 85 146 604
Jateng (PUAP) 1092 1190 1056 1327 4665
Jateng (LKMA) 620 877 407 363 2267
Sumber: BPTP Jawa Tengah (2012)

4.1.2 LKMA PUAP
Dari 4665 desa atau Gapoktan penerima PUAP 2008-2011, sekitar 2267 atau 48,6% PUAP di antaranya sudah memiliki LKMA. Dari 1.092 penerima PUAP tahun 2008 sudah terbentuk 620 LKMA. Tahun 2009, ada 877 unit dari 1.190 PUAP. Tahun 2010, ada 407 unit dari 1.056 Gapoktan penerima PUAP. Dan tahun 2011, ada 363 unit dari 1.327 Gapoktan penerima PUAP. Sementara jumlah populasi LKMA di 5 (lima) kabupaten sampel secara berturut-turut adalah 163 unit (2008), 210 unit (2009), 85 unit (2010), dan 146 unit (2011). Sehingga dalam empat tahun sudah terbentuk 604 unit dari sekitar 800 Gapoktan PUAP di wilayah sampel tersebut.
Dari LKMA yang ada di Jawa Tengah, sebagian besar (87,25%) LKMA itu beroperasi dengan skema pembiayaan konvensional, yakni menggunakan bunga jasa pinjaman 1-2% per bulan. Sekitar 289 atau 12,75% di antara LKMA itu beroperasi dengan skema pembiayaan syariah atau prinsip bagi hasil (profit sharing). LKMA PUAP Syariah antara lain terdapat di Kabupaten Purbalingga (156 unit), Jepara (17 unit), Kendal (11 unit), Banjarnegara (5 unit), dan Banyumas (5 unit). Di luar itu masih terdapat 93 unit LKMA PUAP Syariah yang tersebar di sejumlah kabupaten lainnya di Jawa Tengah (BPTP Jateng, 2011).

Tabel 4.2 LKMA PUAP Syariah dan Konvensional di Jawa Tengah
Tahun 2008 2009 2010 2011
Skema S K S K S K S K
Banjarnegara 1 34 2 36 2 18 2 34
Banyumas 1 36 2 51 1 0 1 0
Jepara 13 14 2 31 1 3 1 3
Kendal 3 26 1 37 5 30 2 55
Purbalingga 35 0 48 0 35 0 48 0
Subtotal 53 110 55 155 44 51 54 92
Porsi (%) 32,5 67,5 26,2 73,8 46,3 53,7 37,0 63,0
Jawa Tengah 64 556 118 759 52 355 55 306
Porsi (%) 10,3 89,7 13,5 86,5 12,8 87,2 15,2 84,3
Sumber: BPTP Jateng (2012)

Porsi LKMA PUAP Syariah bervariasi untuk setiap tempat dan kurun waktu. Di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 2008-2011 ada 156 unit LKMA PUAP, seluruhnya beroperasi secara syariah. Di Banjarnegara, ada 129 LKMA PUAP, 7 (5,43%) unit syariah dan 122 (94,57%) unit konvensional. Di Banyumas, ada 92 unit, terdiri 5 (5,43%) syariah dan 160 (94,57%) konvensional. Di Jepara, terdapat 68 unit LKMA, terdiri dari 17 (25%) unit syariah dan 51 (75%) unit konvensional. Sementara di Kendal terdapat 159 unit LKMA, terdiri dari 11 (6,92%) unit syariah dan 148 (93,08%) unit konvensional.


Sumber: BPTP Jateng (2012)
Grafik 4.3 Populasi LKMA PUAP Syariah dan Konvensional

Jika dilihat dari sebaran tahunan, secara kumulatif, LKMA PUAP syariah di wilayah sampel berkisar antara 26-46% per tahun. Porsi terbesar pada tahun 2010 mencapai porsi 46,3% dari populasi LKMA PUAP tahun berjalan. Porsi terendah tahun 2009 hanya sekitar 26,2% dari populasi. Rata-rata porsi LKMA syariah selama empat tahun, 2008-2011 adalah 32,45%. Data lengkap porsi LKMA syariah dan konvensional bisa dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.
Dalam prakteknya, tidak semua LKMA PUAP secara tegas menerapkan skema syariah atau konvensional. Ada juga LKMA yang secara fleksibel menerapkan skema pembiayaan campuran, yakni syariah dan konvensional. Dua skema tersedia, dimana pelaksanaannya diserahkan pada anggota atau nasabah dipersilakan memilih mana yang akan dipakai. Untuk keperluan analisis, LKMA campuran ini diklasifikasikan sebagai LKMA syariah.
Tabel 4.3 Porsi LKMA PUAP Syariah dan Konvensional 2008-2011
KABUPATEN JUMLAH PORSI (%)
SKEMA S K S K
Banjarnegara 7 122 5,43 94,57
Banyumas 5 87 5,43 94,57
Jepara 17 51 25,00 75,00
Kendal 11 148 6,92 93,08
Purbalingga 156 0 100,00 0,00
Subtotal 196 408 32,45 67,55
Jawa Tengah 289 1978 12,75 87,25
Sumber: BPTP Jateng, 2012

Untuk mendukung penelitian, ada 200 angket (kuesioner) penelitian diedarkan di lima Kabupaten di Jawa Tengah. Setiap kabupaten mendapat 40 (empat puluh) buah angket dengan responden manajer atau pimpinan LKMA PUAP. Ternyata, yang mengisi dan mengembalikan ada 185 responden, sisanya 15 responden tidak mengembalikan atau data tidak lengkap.

Tabel 4.4 Responden LKMA PUAP di Jawa Tengah 2008-2011
No Kabupaten Angket Beredar Angket Masuk LKMA Syariah LKMA Konvensional
1. Banjernegara 40 36 7 29
2. Banyumas 40 36 3 33
3. Jepara 40 38 13 25
4. Kendal 40 39 10 29
5. Purbalingga 40 36 36 0
Total 200 185 69 116
Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)

Jumlah sampel 185 telah memenuhi kaidah pengambilan sampel yang memadai menurut beberapa pandangan. Antara lain sesuai dengan pandangan Gay (1976), Malhotra dalam Sunyoto (2011), Slovin dalam Sevilla et.al. (2006), dan Suparmoko (1997).
Responden utama riset ini adalah manajer atau pengelola LKMA di masing-masing kabupaten. Jumlah responden ada 185 manajer, terdiri dari 162 laki-laki dan 23 perempuan. Mereka berpendidikan sekolah menengah (51 orang), diploma (61 orang), dan sarjana (73 orang). Jumlah sarjana dan diploma lebih banyak dari tamatan SLTA.

Tabel. 4.5 Profil Responden LKMA PUAP
Kawasan Usia Manajer Pendidikan Manajer
Skema Kabupaten <30 30-40 >40 SLTA Diploma Sarjana
S Purbalingga 6 26 4 6 13 17
Y Kendal 0 6 4 6 4
A Jepara 1 5 7 10 3
R Banyumas 3 0 1 2
I Banjarnegara 5 2 1 1 5
H Subtotal 7 45 17 8 30 31
K Purbalingga
O Kendal 15 14 10 11 8
N Jepara 3 9 13 10 5 10
V Banyumas 3 10 20 20 12 1
E Banjarnegara 7 12 10 12 10 6
N Subtotal 13 46 57 52 38 25
Total 20 91 74 60 68 56
Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)

Dari sisi usia, kebanyakan (49,2%) manajer LKMA berusia 30-39 tahun, 40% usia di atas 40 tahun, dan 10,8% berusia di bawah 30 tahun. Artinya, mayoritas responden berusia 30 tahun lebih. Jika ditelaah lebih jauh, usia responden LKMA konvensional lebih tua dari rata-rata usia manajer LKMA syariah. Sekitar 65,2% manajer LKMA syariah berusia pertengahan 30-39 tahun, 24,6% usia lebih dari 40 tahun, dan sekitar 10,1% beusia di bawah 30 tahun. Sebaliknya, manajer 49,1% manajer LKMA konvensional berusia lebih dari 40 tahun, 39,7% berusia 30-39 tahun, dan sekitar 11,2% berusia di bawah 30 tahun.
Jika dilihat dari porsi usia LKMA sendiri, para responden penelitian ini mewakili 36 unit tahun 2008, 41 unit tahun 2009, 54 unit tahun 2010 dan 54 unit tahun 2011. Informasi lebih detail untuk masing-masing wilayah sampel bisa dilihat pada Grafik 4.4. Sebaran usia LKMA untuk masing-masing kabupaten adalah 7-12 unit (2008), 9-12 unit (2009), 5-13 unit (2010), dan 6-10 unit (2011). Dari data ini terungkap bahwa ada kecenderungan, jumlah LKMA cenderung meingjat dari tahun ke tahun. Ini indikasi yang menggembirakan bahwa pembinaan dan pengawalan program PUAP selama ini cukup berhasil mendorong lahirnya lembaga-lembaga keuangan mikro baru bidang usaha agribisnis. Dengan demikian, roda perekonomian sektor ril di perdesaan sudah mulai tumbuh dan berputar. Petani juga mulai mendapat pilihan sumber dan akses permodalan yang relatif mudah di sekitar mereka.


Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)
Grafik 4.4 Distribusi LKMA Per Tahun Per Kabupaten Sampel

Dari data sampel yang masuk diketahui bahwa 69 atau 37,3% dari LKMA PUAP sampel di 5 (lima) kabupaten beroperasi dengan skema pembiayaan syariah. Sisanya, 116 (62,7%) beroperasi dengan skema pembiayaan non syariah atau konvensional. Rasio sampel LKMA syariah : LKMA konvensional yang 37,3 : 62,7 ini sudah mendekati rasio populasi yang 33,2 : 67,8. Dengan demikian, dapat dikatakan sampel cukup valid dan proporsional mewakili populasi.
Seluruh responden di Kabupaten Purbalingga adalah LKMA yang beroperasi dengan skema pembiayaan syariah. Di Kabupaten Banyumas, ada 36 sampel LKMA yang mengisi kuesioner, tiga sampel atau 8,3% dari populasi sampel beroperasi dengan skema syariah. Di kabupaten lain, porsi LKMA syariah berturut-turut adalah 19,4% (Banjarnegara), 26% (Kendal), dan 34,2% (Jepara).
Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)
Grafik 4.5 Porsi Sampel LKMA PUAP Syariah dan Konvensional

Dari 185 sampel penelitian, ada 69 (37,3%) LKMA beroperasi dengan skema syariah, dan 116 (62,7%) beroperasi dengan skema konvensional. Seluruh responden di Kabupaten Purbalingga adalah LKMA yang beroperasi dengan skema pembiayaan syariah. Di Kabupaten Banyumas, ada 36 sampel LKMA yang mengisi kuesioner, tiga sampel atau 8,3% dari populasi sampel beroperasi dengan skema syariah. Di kabupaten lain, porsi LKMA syariah berturut-turut adalah 19,4% (Banjarnegara), 26% (Kendal), dan 34,2% (Jepara).

Motif Pemilihan Skema Pembiayaan
Tabel 1 Motif Pemilihan Skema LKMA PUAP
Jumlah/Nilai Motif Agama Motif Ekonomi Motif Praktis Motif Relasi
Syariah 28 (40,6%) 17 (24,6%) 11 (15,9%) 13 (18,8%)
Konvensional 15 (12,9%) 35 (30,2%) 41 (35,3%) 25 (21,6%)
Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)
Data hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkan, 40,6% responden memilih pertimbangan agama sebagai motif pemilihan skema syariah, Responden lainnya, 24,6% memilih skema syariah karena motif ekonomi, 18,8% memilih skema syariah karena pengaruh relasi, dan 15,9% responden memilih skema syariah karena alasan praktis. Hasil FGD mengungkapkan bahwa PUAP syariah dalam persepsi responden dipilih karena skema ini lebih sesuai tuntutan akidah dan sebagai bentuk manifestasi ibadah. Selain itu, dengan memilih LKMA PUAP syariah responden berharap mendapat pahala, keberkahan dan kemaslahatan.
Tabel 2 Uji Anova Motif Pemilihan Skema LKMA PUAP
Gabungan Syariah Konvensional
M-Agama
F 48,777 4,594 1,257
Sig 0,000a 0,000a 0,264a
M-Ekonomi
F 3,713 1,851 3,567
Sig 0,000a 0,066a 0,000a
M-Praktis
F 1.765 1,691 1,731
Sig 0,042a 0,099a 0,083a
M-Relasi 3.314
F 2,587 1,432 3,145
Sig 0,001a 0,184a 0,001a
Sumber: Kuesioner, data diolah (Desember 2012)

Di lain pihak, para responden LKMA konvensional menunjukkan motif yang berbeda. Sekitar 35,3% responden memilih skema konvensional karena alasan praktis dan 30,2% responden memilih karena pertimbangan ekonomi. Motif pertimbangan relasi dipilih oleh 21,6% responden, dan hanya 12,9% responden memilih skema konvensional karena alasan pertimbangan agama.
Di mata responden, LKMA PUAP konvensional lebih praktis, aman, dan akrab dengan kebiasaan keseharian nasabah. Selain itu, mereka memiliki persepsi LKMA PUAP secara ekonomi lebih menjanjikan keuntungan, keadilan dan kenyamanan berusaha bagi para nasabah. Terlihat dari 65% responden mengaku memilih PUAP konvensional karena pertimbangan praktis dan ekonomi. Faktor relasi menjadi pertimbangan penting bagi 21,6% responden dalam memilih PUAP konvensional, sementara pertimbangan agama hanya diperhitungkan sebagai faktor motif oleh dipilih oleh 12,9% responden.
Uji F (Anova) menggunakan SPSS 17.0 menunjukkan bahwa variabel umur lembaga (ULKMA), usia manajer (Usia1, Usia2), pendidikan manajer (Didik1, Educ2), Modal, Utang, Biaya, Kredit, dan keragaman kawasan (Kab1, Kab2, Kab3, dan Kab4) secara simultan berpengaruh nyata terhadap semua motif pemilihan skema pembiayaan LKMA PUAP gabungan, tanpa membedakan PUAP syariah atau konvensional (Tabel 2).
Fakta riset telah menunjukkan bahwa bahwa populasi LKMA syariah masih kalah jauh dari LKMA konvensional. Apa yang bisa dijelaskan dari fenomena unik dan menarik ini? Keberadaan LKMA syariah dalam peta LKMA PUAP di Indonesia ini seperti barang bagus yang belum banyak dipilih orang karena sebagian besar orang tidak mengetahui barang itu betul-betul bagus dan sangat diperlukan. Atau orang tahu barang itu bagus, tapi tidak tahu dimana dan bagaimana cara mendapatkannya.
Kurangnya sosialisasi dan terbatasnya akses terhadap pasar merupakan faktor utama yang bisa menjelaskan mengapa LKMA syariah belum menjadi pilihan utama. Dari diskusi di forum-forum FGD di lima kabupaten sampel, terungkap bahwa banyak manajer LKMA mengakui tidak paham tentang karakteristik dan kelebihan syariah dibanding konvensional. Yang mereka rasakan adalah untuk mengelola LKMA dengan skema syariah butuh persiapan dan pelatihan yang lebih lanjut. Di wilayah sekitar keberadaan PUAP tidak banyak ditemukan contoh praktik muamalah berskema syariah. Yang umumnya mereka kenal adalah praktik simpan pinjam ala koperasi dan pinjaman lewat rentenir.
Pada tahap awal penyaluran dana BLM PUAP diakui oleh para responden ada pelatihan singkat. Pelatihan itu dirasakan masih sangat singkat, dengan materi yang yang bersifat normatif dan umum, belum menyentuh muatan spesifik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing skema pembiayaan. Sebagian besar responden menyatakan tidak ada arahan dan bimbingan khusus tentang seluk-beluk LKMA syariah. Hanya sejumlah responden di Kabupaten Purbalingga yang menyatakan ada bimbingan dari PMT (Penyelia Mitra Tani) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola BMT dan atau koperasi syariah.

KESIMPULAN
Berdasarkan pertanyaan penelitian, hasil analisis dan pembahasan atas data penelitian, maka dapat disimpulkan:
1. Selama periode 2008-2011, ada 4.665 Gapoktan penerima PUAP di Jawa Tengah. Sekitar 2267(48,6%) PUAP di antaranya sudah memiliki LKMA. Sebagian besar (87,25%) LKMA ternyata beroperasi dengan skema pembiayaan konvensional dan hanya 289 (12,75%) yang menerapkan skema syariah atau prinsip bagi hasil (profit sharing). LKMA PUAP Syariah terdapat di Kabupaten Purbalingga (156 unit), Jepara (17 unit), Kendal (11 unit), Banjarnegara (5 unit), dan Banyumas (5 unit). Di luar itu masih terdapat 93 unit LKMA PUAP Syariah yang tersebar di sejumlah kabupaten lainnya di Jawa Tengah (BPTP Jateng, 2011).
2. LKMA PUAP syariah dipilih karena pertimbangan agama (40,6%), pertimbangan ekonomi ( 24,6%), pertimbangan relasi (18,8%) dan karena alasan praktis (15,9%). Sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%), pertimbangan ekonomi (30,2%), pertimbangan relasi (21,6%) dan hanya 12,9% responden memilih karena pertimbangan agama. Dalam persepsi responden, LKMA PUAP syariah dinilai lebih sesuai tuntutan akidah, bentuk manifestasi ibadah, ladang harapan mendapat pahala, keberkahan dan kemaslahatan. LKMA PUAP konvensional dinilai lebih praktis, aman, dan akrab dengan kebiasaan keseharian anggota. Hasil uji statistik menunjukkan motif pemilihan skema pembiayaan LKMA dipengaruhi secara nyata oleh skema pembiayaan (Sharia), tingkat pendidikan (Didik), dan perbedaan kawasan (Kab). Motif pemilihan skema juga berbeda antara responden pemilih LKMA syariah dan responden pemilih LKMA konvensional.

SARAN
Merujuk kepada hasil riset ini, peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
1. Skema LKMA PUAP syariah belum menjadi pilihan karena beberapa alasan: minimnya informasi yang memadai tentang cetak biru pengelolaan LKMA PUAP berbasis syariah, terbatasnya jumlah SDM yang kompeten, dan kurang intensifnya komunikasi antara manajer dan PMT maupun antar PMT dan pembina teknis di kabupaten dan provinsi, terutama dalam proses pembentukan dan operasionalisasi awal LKMA PUAP. Untuk itu, penulis mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlu segera disusun cetak biru dan panduan praktis pengelolaan LKMA PUAP berbasis syariah beserta langkah-langkah sosialisasi yang masif dan internalisasinya yang memadai.
b. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan khusus untuk mempersiapkan SDM yang cakap, jujur, amanah dan profesional, serta pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pengelola LKMA dan Gapoktan PUAP.
c. Perlu adanya forum komunikasi dan interkasi yang lebih teratur, terstruktur dan terukur antara manajer LKMA dan pengelola Gapoktan, antara manajer dan PMT, serta antar PMT dan pembina teknis di kabupaten dan provinsi untuk menngatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang muncul.
2. Untuk pendalaman, riset selanjutnya perlu dilakukan dengan mengambil sampel yang sebaran populasinya lebih seragam. Responden penelitian sebaiknya juga tidak beragam agar terjadi proses check and balance antar kelompok responden.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al Karim.

Anita, Andi Suci; & Salawati, Umi. (2011). Analisis pendapatan penerima bantuan langsung masyarakat pengembangan usaha agribisnis perdesaan (BLM-PUAP) di kabupaten Barito Kuala. Jurnal Agribisnis Perdesaan, Volume 01 Nomor 04 Desember 2011, pp 285-288.

Apriyantono, Anton. (2009). Memori akhir jabatan Menteri Pertanian RI 2004-2009. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementan RI.

Ashar, Khusnul. (2011). Analisis terhadap kesinambungan lembaga pembiayaan pedesaan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 5 No. 1 Mei 2011, pp 57-67

Bahrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa barat: Strategi dan kebijakan pembangunan pedesaan. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2, Juni 2010, pp 133-149.

Bi, Zohra & Pandey, S.L.D. (2011). Comparison of performance of microfinance institutions with commercial banks in India. Australian Journal of Business and Management Research Vol.1 No.6 [110-120] | September-2011.

Biro Perencanaan Departemen Pertanian. (2009). Evaluasi dan penilaian gapoktan PUAP. Jakarta: Biro Perencanaan Deptan.

BPTP Jawa Tengah. (2011). Laporan perkembangan LKMA PUAP di Jateng 2008-2011. Semarang: BPTP Jateng

BPS. (2008). Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan tahun 2008. BPS Indonesia. Jakarta.

BPS. (2012). Data strategis bps indonesia 2012: Beberapa indikator sosial-ekonomi. Jakarta: BPS.

Darwis, Valeriana dan Rusastra, I.W. (2011). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi puap dengan desa mandiri pangan. Jurnal Analisis Kebijaskan Pertanian, Volume 9 No 2 Juni 2011, pp 125-142. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian.

Gujarati, D.N. (1988). Basic Econometrics. New York: John Wiley & Sons.

Hassan, H.H. (2007). All Arabs will prefer Islamic banking. Islamic Finance Resource. December 3, 2007. http://ifresource.com/2007/12/03/drhussein-hamid-hassan-all-arabs-will-prefer-islamic-banking/

Hashemi, Syed; Foose, Laura; and Badawi, Samer. (2005). Beyond good intentions measuring the social performance of microfinance institutions. Filipina: CGAP.

Hendriawan, Mulyadi. (2011). Pedoman umum PUAP. Jakarta: Pusat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Hendiawan, Mulyadi. (2012). Laporan perkembangan pelaksanaan program PUAP 2008-2011. Jakarta: Pusat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

Huda, Nurul, Nasution, M.E., & Wiliasih, R. (2008). Ekonomi makro Islam pendekatan teoritis. Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul dan Muti, Ahmad. (2011). Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-kharaj (imam Abu Yusuf). Bogor: Ghalia Indonesia.

Hussein, Kassim. (2010). Bank-level stability factors and consume confidence: A comparative study of Islamic and conventional bank' product mix. Journal of Financial Services Marketing, Vol.15,3, 259-270. www.palgrave-journals.com/fsm.

Junaedi, Dedi; Huda, Nurul, Wiliasih, Ranti, dan Sumarkidjo, Gatot I. (2012). Studi Komparasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Jawa Tengah. 2012. Jurnal Agro Ekonomi, Vol 30, No 2, Oktober 2012. PSE-Balitbang Pertanian: Bogor.

Junaedi, Dedi. (2013). PUAP Syariah vs PUAP Konvensional: Sebuah Studi Komparasi. Kementerian Pertanian: Jakarta.

Kaluge, D., Susanto, M.H., dan Dwiyoso. (2008). Analisis fenomenologi bank mendirikan koperasi kredit. Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 2, 1, Mei 2008, pp 1-21
Kamira, Desi; Noer, Melinda; & Tan, Firwan. (2011). Evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di Kota Padang. Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Khandker, S.R. and R.R. Farugee, 2001. The Impact of Farm Credit in Pakistan, World Bank Technical Paper No. 258, Washington, DC.

Kementan RI. (2010). Pedoman umum pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Jakarta: Pusat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan RI.

Kementan RI. (2011). Laporan pelaksanaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan 2010. Jakarta: Pusat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan RI.

Keown, A.J., Martin; Martin, J.D.; Petty, J.W.; and Scott, D.F. (2011). Manajemen Keuangan: Prinsip dan penerapan. (Marcus Prihmindo Widodo, Trans). Jakarta: Indeks.

Khan, Ajaz Ahmad.(2008). Islamic microfinance: theory, policy and practice. Birmingham: Islamic Relief Worldwide.

Khandker, Shahidur R. (2005). Microfinance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh. World Bank Econ Rev (2005) 19(2): pp 263-286.

Khandker, Shahidur R. (2005). World bank institute's poverty reduction and economic management. www.oxfordjournals.org/content/19/2/263.

Khandker, S.R. and R.R. Farugee, 2001. The Impact of Farm Credit in Pakistan, World Bank Technical Paper No. 258, Washington, DC.

Lawai, Husain. (1994). Essentials of successful islamic banking. New Horizon, No31, September 1994, pp 4-8

Margaretha, Farah. (2011). Manajemen keuangan: Untuk manajer non-keuangan. Jakarta: Erlangga.

Maududi Al, Abu A'la. (1980). Dasar dasar ekonomi dalam Islam dan berbagai sistem masa kini. Bandung: Al-Ma,arif.

Qardhawi Al, Yusuf. (1996). Konsep Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Surabaya: Bina Islam.

Rahman, A A.R. (2010). Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation. Humanomics, Vol. 26 No. 4, 2010, pp. 284-295.

Range, Mathias. (2004). Islamic microfinance. Research center of international technical and economical cooperation. Aschen: Faculty of Business Administration, Aachen University.

Rivai, R.S. et al. (2010). Laporan penelitan evaluasi dan penyusunan desa calon lokasi penerima puap. Jakarta: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan RI.

Rivai, V.; Firmansyah, R.; Veithzal, A.P.; dan Rizqullah. (2010). Islamic financial management: Teori, konsep dan aplikasi, panduan praktis bagi lembaga keuangan dan bisnis, praktisi serta mahasiswa. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rusbina, Endila. (2010). Analisis komparatif sistem usaha tanu padi sawah antara pra puap dan masa puap anggota gapoktan sinamar sungai rimbang, suliki, kabupaten lima puluh kota. Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Sayogyo. (1982). Bunga rampai perekonomian desa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Seibel, H.D., (2003). History Matters in Microfinance. International journal of Microfinance and Business Development, 10-12.

Seibel, H.D., dan Agung, D.W. (2005). Microfinance in Indonesia: institutional viability & sustainability and their compatibility with outreach to the poor.” Jakarta: GTZ Jerman.

Sevilla, C.G., Ochave, J.S., Punsalam, T.G., Regala, B.P., and Uriarte, G.G. (2006). Pengantar metode penelitian. (Alimuddin Tuwu dan Alam Sjah, Trans). Jakarta: UI-Press.

Sen, A. (1999). Employment, Technology, and Development. New Delhi: Oxford University Press.

Siregar, Hermanto. (2008). Impact of economic growth on the reduction of poor people. Bogor: IPB & Brighten Institut.

Robert M. Solow. (1974). "The Economics of Resources or the Resources of Economics". The American Economic Review (American Economic Association) 64 (2): 1–14. 1974.

Subramanyam, K.R. and Wild, J.J. (2010). Analisis laporan keuangan. 10th Ed. (Dewi Yanti, Trans). Jakarta: Salemba Empat.

Sudaryanto, Tahlim. (2010). PUAP untuk kesejahteraan rakyat. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementan RI.

Sudaryanto, Tahlim; Sunarja, Rudy. (2009). Penentuan lokasi dan evaluasi kinerja serta dampak PUAP. Jakarta: PSEK Deptan.

Sumaryadi, I N. (2005). Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

Suradisastra, K., W.K. Sejati, Y. Supriatna, dan D. Hidayat. (2002). Institutional description of balinese subak. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Pertanian, Vo. 21 No.1, 2002. Jakarta: Badan Kajian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian..

Suradisastra, K. (2008). Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. Forum Kajian Agronomi, Vol. 26 No.2, Desember 2008, pp 82-91. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Suryahadi, A. Suryadarma, D, & Sumarto, A. (2006). The impact of private growth sector in proverty reduction in indonesia: The effect of location and sectoral component of growth. Bogor: SMERU Working Paper.
Suswono. (2009). Rencana strategis pembangunan pertanian Indonesia 2009-2014. Jakarta: Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Syahyuti, (2007). Strategi dan tantangan dalam pengembangan gabungan kelompoktani (gapoktan) sebagai kelembagaan ekonomi di pedesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Usman, Hardius; dan Nachrawi, N.D. (2002). Penggunaan teknik ekonometri: Pendekatan populer dan praktis, dilengkapi teknik analisis dan pengolahan data dengan menggunakan paket program SPSS. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

World Bank. (2004). Microcredit international summit 2004. New York: World Bank.

Yasin, Akbar. (2011). Strategi keberlanjutan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) (kasus kabupaten Karawang). Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

Zain, M. Yunis. (2001). Technology policy and smes in Indonesia: reviewing the economic development strategy for the poor. Journal Economic Resources, Vol. II, No.5, /2001, pp: 131-156.

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Analisis Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki di Jabotabek