Peran OJK Mendukung Suksesnya Tax Amnesty

Oleh Dedi Junaedi
Wartawan Majalah Sains Indonesia dan dosen ekonimi Islam INAIS Bogor

Kebijakan Tax Amnesty periode pertama terbilang sukses. Harta deklarasi dari sekitar 250 ribu wajib pajak mencapai angka Rp 3.640 triliun. Sedang dana tebusan pajak mencapai Rp 97,2 triliun atau hampir 60% dari target (Rp 165 triliun) pada akhir Maret 2017. Keberhasilan kebijakan fiskal ini tentu merupakan hasil kerja keras dari banyak pihak. Tak hanya para petugas pajak dan aparat lingkup Kementerian Keuangan, melainkan juga pihak terkait lainnya seperti jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apresiasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam ‘surat cinta' kepada Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, Menkeu menulis: “Saya menyampaikan terimakasih atas kerja keras dan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas, melayani masyarakat yang ingin menggunakan hak pengampunan pajak.’’

Sri Mulyani melanjutkan: “Pagi, siang, malam, hingga dini hari, terus berganti giliran. Semua ikut terjun menangani antusiasme masyarakat yang membludak dengan penuh kesabaran, perhatian, senyum, semangat membantu, dan semangat untuk menunjukkan bahwa DJP bisa dipercaya disegani, dibutuhkan, dan dihormati oleh rakyat kita.”

Menkeu berharap, “Semoga hasil pencapaian tahap pertama dan perhatian serta dukungan rakyat, Presiden dan seluruh stake holder pajak, dapat menjadi modal berharga bagi kita semua untuk membangun, mereformasi, dan memperbaiki DJP agar semakin baik dan semakin banyak dipercaya sebagai tulang punggung Republik Indonesia. Selamat sekali lagi atas capaian tahap pertama Tax Amnesty dan kerja tim yang sangat baik.’’

Dukungan Awal
Di luar itu, OJK juga pantas mendapat apresiasi. Di antara keberhasilan Program Amnesti Pajak juga harus diakui antara lain berkat dukungan penuh OJK. Dalam banyak kesempatan, Ketua Komisioner OJK, Muliawan D. Hadad, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung dan ingin kebijakan amnesty pajak ini sukses mendongkrak perekonomian.

Bahkan, jauh sebelum kebijakan ini diumumkan Presiden Jokowi, OJK dan Ditjen Pajak telah berkomitmen untuk bersinergi dan bekerjasama mensukseskan semua program pemerintah. Februari Tahun 2013, Muliawan memimpin jajaran Komisioner OJK berkunjung ke Direktorat Jenderal Pajak. Selain mempererat silaturahmi, kunjungan ini membicarakan basis kerja sama antara dua instansi tersebut.

Sesuai amanat pasal 35A UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), OJK memang termasuk instansi pemerintah yang wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Dirjen Pajak saat itu (Fuad Rahmany) menilai bahwa Ditjen Pajak dan OJK memiliki banyak potensi kerja sama yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Kerja sama tersebut di antaranya mencakup kerja sama kelengkapan data, misal profil perusahaan dan kerja sama pertukaran data. Fuad menegaskan. “OJK merupakan bank data pemilik perusahaan yang lebih valid dibanding Ditjen Pajak. Data ini nantinya merupakan sarana yang vital dalam penelusuran status kepemilikan perusahaan. Tentu saja semua harus berpegang pada ketentuan rahasia jabatan.”

Muliawan menegaskan, OJK melakukan “road show” ke berbagai instansi terkait. Kepolisian Negara RI dan Ditjen Pajak termasuk dalam instansi yang pertama kali disambangi. Di samping kerja sama kelengkapan dan pertukaran data, OJK juga membutuhkan penyidik yang mempunyai kualifikasi yang baik dalam bidang keuangan. Ditjen Pajak sebagai instansi yang sudah mapan dan mempunyai penyidik yang baik diharapkan bisa berperan ke depan dalam bidang tugas tersebut.

Dalam bidang usaha perbankan, Muliawan mengatakan bahwa bank-bank pada peringkat 1 sampai dengan 30 kebanyakan mempunyai anak perusahaan dengan bidang usaha seputar sekuritas, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Dia berpendapat, ke depan OJK akan menyusun suatu informasi yang terintegrasi untuk setiap perusahaan dan diharapkan dapat menjadi informasi berguna bagi Ditjen Pajak.
Promosi Tax Amnesty
Sepekan menjelang UU Pengampunan Pajak disyahkan DPR RI, Ketua Komisioner OJK berpromosi pentingnya amnesti pajak. ‘’Faktor yang akan berpengaruh besar menjadi stimulus dan mendorong kontraksi ekonomi ke arah positif adalah kebijakan Tax Amnesty. Pasar menunggu keputusan sidang DPR," ungkapnya.

Dia menjelaskan, umur UU ini hanya berlaku satu tahun. Pengusaha dan wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak akan diampuni dalam fasilitas Tax Amnesty namun hanya berlaku satu tahun. Jika dalam satu tahun pengusaha itu tidak memanfaatkan fasilitas Tax Amnesty maka pengampunan pajak itu akan dicabut.

Amnesti Pajak, lanjut Muliawan, mewajibkan setiap wajib pajak memberitahukan berapa ia memiliki aset dan harta. ‘’Kebijakan kedua terkait Tax Amnesty juga mengatur bagaimana membawa uang milik orang Indonesia pulang kembali ke dalam negeri," tambahnya.

Melalui forum Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Rabu (20/7), lembaga ini menegaskan bahwa kondisi stabilitas sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang normal. Situasi pasar keuangan global yang dipicu oleh hasil referendum di Inggris (Brexit) tidak memberikan dampak negatif yang persisten bagi pasar keuangan domestik sebagaimana yang dialami oleh pasar keuangan negara-negara maju.

Pada saat bersamaan, kebijakan Amnesti Pajak telah memberikan sentimen positif yang signifikan mempengaruhi pelaku pasar keuangan nasional. Nilai dan frekuensi transaksi di pasar modal mengalami peningkatan. Di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami tekanan pascareferendum Brexit, pasar modal Indonesia sepanjang Juni 2016 masih mencatat net buy oleh nonresiden sebesar Rp22 triliun pasar SBN dan Rp8,8 triliun di pasar saham. Net buy nonresident di pasar modal merupakan arus masuk bulanan terbesar sejak Maret 2015.

Maraknya kegiatan di pasar modal membuat rally pada indeks harga saham yang pada penutupan hari Selasa, 19 Juli 2016, mencapai 5.172 atau menguat 5,94%. Angka indeks ini merupakan yang tertinggi sejak Juni tahun lalu.

POJK dan Satgas Khusus
Ketika Amnesti Pajak resmi ditetapkan, OJK langsung mendukungnya dengan beragam cara. Antara lain penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Satuan Tugas (Satgas) Khusus. OJK menerbitka POJK Nomor 26 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. Dukungan terhadap kebijakan Tax Amnesty ini penting mengingat batasan waktu yang diatur dalam UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

OJK memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan mampu menjawab concern masyarakat tentang produk investasi di bidang pasar modal. POJK ini mengatur sejumlah substansi. Antara lain terkait penyederhanaan proses pembukaan rekening efek oleh wajib pajak; keringanan kewajiban perusahaan sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama; adan keringanan berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual dengan nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar.

Dukungan lain adalah dengan membentuk satgas khusus melibatkan tiga sektor industri keuangan, yaitu: perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Dalam praktiknya, satgas OJK berkolaborasi dengan lembaga terkait yang bertanggung jawab menyukseskan program pengampunan pajak seperti Kementerian Keuangan hingga Kemenko Perekonomian.

"OJK telah membentuk Satgas yang terdiri dari gabungan pengawas di tiga sektor, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank," kata anggota Komisioner OJK yang juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida di Jakarta, Rabu (10/8).

"Secara internal, satgas tersebut bertugas untuk memformulasikan kebijakan strategis OJK guna mendukung Program Pengampunan Pajak Nasional. Satgas ini juga ditugaskan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Kantor Menko Perekonomian, guna mensukseskan programtax amnesty," tambahnya.

Tidak hanya itu, OJK juga telah membuat peraturan yang tertuang dalam POJK Nomor 26 tahun 2016 yang berisi tentang instrumen investasi yang dapat dipilih untuk menampung dana repatriasi dari tax amnesty. OJK juga mengeluarkan peraturan tambahan untuk memperjelas langkah-langkah dalam investasi dana repatriasi.
"Di sektor pasar modal, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2016 tentang Produk Investasi di bidang Pasar Modal dalam rangka mendukung UU Pengampunan Pajak. Regulasi tersebut akan segera disusul dengan beberapa peraturan pendukung lebih teknis lainnya terkait dengan kewajiban penawaran tender dan pelaporan dalam rangka program Tax Amnesty Nasional. Self Regulatory Organisation atau SRO juga tidak mau ketinggalan dengan beberapa program pendukung lainnya," jelas Nurhaida.

Selain itu, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menjamin dana repatriasi di BEI akan terkunci selama tiga tahun dengan adanya teknologi pemantauan dana repatriasi. Dana repatriasi yang masuk ke pasar modal juga dipastikan dapat memberikan peran dalam pembangunan Indonesia seperti pembangunan infrastruktur.

"KPEI serta KSEI juga telah menyiapkan infrastruktur pemantauan dana repatriasi di pasar modal guna memastikan bahwa sesuai amanat undang-undang pengampunan pajak dana repatriasi di pasar modal selama 3 tahun ke depan akan tetap berada di dan sepenuhnya dimanfaatkan untuk membangun dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Nurhaida

Meredam Keraguan WP
Memasuki September 2016, implementasi amnesti pajak sempat goyah oleh manuver negara tetangga. The Straits Times mengabarkan, perbankan swasta di Singapura membeberkan kepada kepolisian setempat nama-nama nasabah yang mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty. Alasannya adalah program amnesti pajak bisa menghancurkan bisnis bank-bank itu.

Mengutip The Straits Times, unit kepolisian Singapura yang mengurusi kejahatan keuangan, Commercial Affairs Department (CAD), telah meminta kepada perbankan bahwa mereka harus melapor setiap kali ada nasabah yang ikut serta dalam program pengampunan pajak.

Membaca gelagat tersebut, OJK meresponnya dengan memanggil bank-bank yang merupakan anak usaha perbankan di Singapura. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, Irwan Lubis, menyatakan, tiga bank -- Bank UOB, Bank DBS Indonesia, dan Bank OCBC NISP – dipanggil untuk diminta keterangan terkait pelayanan bank terhadap nasabah WNI yang ikut dalam program pengampunan pajak.

“Kami juga meminta dengan tegas agar bank-bank Singapura itu mendukung penuh program tax amnesty Pemerintah RI,” ungkap Irwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/9). Menurutnya, OJK meminta kepada ketiga bank tersebut agar dukungan terhadap program pengampunan pajak juga dikomunikasikan dengan baik kepada perusahaan induknya di Singapura.

Berdasarkan laporan yang diterima OJK, tambah Irwan, ketiga bank sudah melakukan komunikasi perihal amnesti pajak tersebut kepada induknya. Mereka pun memberi asistensi dan bimbingan kepada WNI yang ada di Singapura yang ingin mengikuti program pengampunan pajak, baik deklarasi harta maupun repatriasi.

“Mereka aktif dengan bank induk melakukan sosialisasi di Singapura kepada WNI yang akan mengikuti Tax Amnesty,” ungkap Irwan. OJK menegaskan kepada bank-bank tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif terhadap kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, OJK juga menegaskan keinginannya untuk tetap menjaga kondusivitas bisnis di industri perbankan nasional.

Setelah itu, sebagaimana marak dilaporkan sejumlah media, pelaksanaan amnesty pajak tahap pertama berjalan lancar. Tanpa ragu, banyak konglomerat dan pengusaha besar antri ikut program pengampunan pajak. Antrian dan kesibukan kantor-kantor layanan pajak semakin memuncak pada hari-hari menjelang berakhirnya tenggat waktu periode pertama berakhir.

Dampak Positif
Program Tax Amnesty tahap pertama sebagaimana diketahui sudah berlangsung sukses. Presiden, Menkeu, dan semua pihak pun senang. Kebijakan ini juga berdampak positif bagi pasar modal Indonesia. Ini tampak dari meningkatnya nilai transaksi harian saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengakui, nilai transaksi harian saham meningkat cukup drastis sejak berjalannya Program Pengampunan Pajak.

"Saya menganalisa transaksi harian naik signifikan. Tadinya Rp 5,5 triliun per hari menjadi Rp 8 triliun per hari. Apakah ini efek tax amnesty? Bisa saja," ujarnya dalam acara Workshop Wartawan Pasar Modal di Denpasar, Bali, Sabtu (1/10).

Tito mengklaim transaksi harian ini lebih besar empat kali dari Singapura, dua kali dari Malaysia, dan 6 kali dari Filipina. "Kalah kita dari Singapura dalam hal kapitalisasi pasar," ujarnya.

Ke depan, Ketua Komisioner OJK melihat optimistik bahwa kondisi perekonomian dapat tumbuh lebih baik, terutama dengan memanfaatkan momentum positif kebijakan tax amnesty. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada pada kisaran 4,9-5,2%, dengan didukung pertumbuhan kredit 2016 yang diperkirakan dapat berada pada kisaran 10-12%.

Menurut Muliawan, OJK bekerjasama dengan otoritas lain dan industri keuangan, juga telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dapat menyerap dan menyalurkan potensi aliran dana repatriasi. Dengan demikian, kebijakan tax amnesty dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. [Dedi Junaedi]

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Analisis Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki di Jabotabek