Tax Amnesty Berbuah Manis

Oleh Dedi Junaedi
Wartawan Majalah Sains Indonesia, dosen ekonomis Islam INAIS Bogor

Sempat terseok-seok di awal, Kebijakan Tax Amnesty akhirnya berbuah manis. Sampai akhir Periode I, tercatat sudah ada deklarasi harta senilai Rp 3.620 triliun, dana repatriasi 137 triliun, dan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun.

"Hasil yang dicapai sampai malam ini menggembirakan dan membuat kami makin bersemangat," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (30/9). "Kami juga sangat terharu dan betul-betul berterima kasih dengan antusiasme masyarakat yang berpartisipasi ikut tax amnesty,’’ tambah Menkeu.
Malam itu, senyum mengembang tak pernah lepas dari Menkeu Sri Mulyani saat mendampingi Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil pencapaian nilai deklarasi dan repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlangsung sejak Juli 2016.
Dengan capaian Periode I sekitar 59% dari target Rp 165 trilitun, Menkeu optimis target tebusan akan tercapai. ‘’Uang tebusan masih akan terus bertambah. Masih ada waktu dua periode lagi,’’ ungkapnya. Waktu yang dimaksud adalan periode pelaksanaan tax amnesty II (1 Oktober – 30 Desember 2016) dan periode III (1 Januari – 31 Maret 2017).

Banyak pihak menyambut positif capaian tersebut. Tak terkecuali Presiden Jokowi. Presiden RI mengapresiasi capaian uang tebusan, harga deklarasi dan repatriasi dari program tax amnesty periode pertama. ‘’Tingginya capaian tersebut merupakan buah dari antusiasme masyarakat dan pengusaha. Ini juga membuktikan adanya sebuah kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha terhadap pemerintah,’’ ungkapnya.
Presiden Jokowi menegaskan, adanya pengampunan pajak ini merupakan momentum bagi pemerintah dan masyarakat secara umum memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Oleh sebab itu, agar reformasi berjalan sukses, dibutuhkan peran serta masyarakat dari berbagai lapisan.
"Ini sebuah momentum kita untuk mereformasi perpajakan kita, memperbaiki basis pajak dan meningkatkan rasio pajak di negara kita‎," tegas Jokowi. Dia juga berharap capaian tersebut terus meningkat hingga akhir pelaksanaan tax amnesty pada Maret 2017.

Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk ke DJP hingga Jumat (30/9) pukul 24.00, deklarasi harta mencapai Rp 3.620 triliun. Rinciannya, deklarasi harta dalam negeri tembus Rp 2.532 triliun. Sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 951 triliun. Kemudian, Repatriasi mencapai 137 triliun.

Sedangkan untuk total uang tebusan, berdasarkan SPH yang diterima Ditjen Pajak, mencapai Rp 89,1 triliun. Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non UMKM. Rinciannya, uang tebusan WP orang pribadi non UMKM mencapai Rp 76,6 triliun. Kemudian, uang tebusan dari WP badan non UMKM sebesar Rp 9,7 triliun.

Berikutnya, uang tebusan dari WP orang pribadi UMKM sebesar Rp 2,63 triliun, dan WP badan UMKM Rp 180 miliar. Sedangkan realisasi uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), telah mencapai Rp 97,2 triliun.

Rekor Mengejutkan

Pelaksanaan tax amnesty di Indonesia terbilang fenomenal dan disebut-sebut sebagai salah satu yang tersukses di dunia. Indonesia memecahkan rekor sebagai penerima uang tebusan amnesti pajak tertinggi di dunia. Menurut Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) dalam akun twitter @CITax_Analysis, perolehan Indonesia jauh di atas pencapaian Italia (2009) yang mencatat rekor tebusan dengan jumlah Rp59 triliun.
Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan realisasi program amnesti pajak dengan tebusan yang sudah melebihi 50 persen dari target ini sangat luar biasa. "Ini pencapaian yang baik dan mengejutkan. Capaian 3.640 triliun harta yang dilaporkan selama periode pertama ini sangat luar biasa," katanya.

Menurut Yustinus, negara dengan realisasi pengampunan pajak terbesar sebelumnya adalah Italia pada tahun 2009 dengan harta yang dideklarasi mencapai Rp1.179 triliun. Berikutnya Chili dan Spanyol, masing-masing dengan angka 263 triliun dan 202 triliun. Artinya, capaian Indonesia tiga kali lebih baik dari Italia.
"Saya bangga dengan itu (pencapaian tax amnesty) mengalahkan Italia, Chili, Jerman, India, dan lainnya," kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi kepada wartawan.

Menurut Ken, Indonesia boleh kalah dalam olahraga sepakbola dengan negara-negara tersebut. Akan tetapi, tax amnesty negara Italia, Jerman, Chili, dan lainnya ternyata harus kalah dari tax amnesty Indonesia.

"Kalau kita main bola tidak pernah ngalahinmereka, tapi kita bisa mengalahkan mereka dengan tax amnesty di babak utama. Ibarat di lapangan sepakbola, Presiden sebagai kapten, saya penyerang, dan Bu Sri Mulyani pelatih," kata Ken.

Berkat Kerja Keras dan Kepercayaan

Untuk mengejar target, Sri Mulyani menuturkan, DJP telah membuka operasional layanan tax amnesty seminggu penuh, memberikan pelayanan terbaik, dan memberikan kemudahan di bidang administrasi tax amnesty.

Awalnya, pelaksanaan kebijakan tax amnesty terseok-seok oleh adanya pro-kontra dan keraguan banyak pihak. Beberapa pihak, termasuk kalangan pengusaha dan Wapres Jusuf Kalla, menilai target 165 triliun sebagai terlalu tinggi dan berat dicapai.
Bahkan, sempat muncul pula spekulasi program pengampunan pajak ini dihambat pihak Singapura. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut menginvestigasi informasi tersebut dengan memanggil dan memeriksa sejumlah pengelola bank yang banyak beroperasi di negara tetangga. OJK juga minta bank-bank untuk meningkatkan layanan khusus tax amnesty.

‘’Saat ada reaksi masyarakat yang bilang pelayanan DJP masih buruk, kami terus memperbaikinya,’’ jelas Menkeu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia bersama segenap jajaranya bekerja keras melakukan sosialiasai dan penyadaran.

Belakangan, respon positif datang dari kalangan pengusaha dan masyarakat. Seminggu menjelang masa periode pertama berakhir, kesibukan memuncak. Antrian peserta tax amnesty hingga pukul 24.00.

"Mereka mulai percaya ke pemerintah dalam hal pengelolaan perpajakan. Ini reaksi menggembirakan dan membuat kami makin bersemangat," tuturnya. Sri Mulyani menjelaskan, setiap kritik dan saran sangat berharga bagi DJP. Sebagai evaluasi, sambungnya, Kemenkeu akan mengidentifikasi hal-hal penting dalam rangka reformasi perpajakan, seperti Undang-undang (UU), sikap DJP, tarif pajak, sistem informasi, dan lainnya.

"Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pandangan dan kritik yang membangun sehingga kami dapat terus memperbaiki diri," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Dirjen Pajak, keberhasilan ini bukan karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia rendah maupun sanksi 200 persen akibat tidak ikut tax amnesty, melainkan karena kepercayaan dari WP kepada Pemerintah. "Mereka percaya sama Presidennya dan pemerintahan ini. Itu saja," tegasnya.

Begitulah, kerja keras dan kepercayaan masyarakat menghasilkan buah manis. Selain tebusan 97,2 triliun, kinia ada 350.000 wajib pajak –dari konglomerat, pengusaha, hingga usaha UMKM-- mendapat tax amnesty dengan harta deklarasi menapai 3.640 trilyun atau sekitar dari 30,33% dari PDB Indonesia. Semoga tambahan masukan fiscal ini bisa memperbaiki postur APBN kita dan pembangunan dapat berjalan baik dan mencapai sasarannya.

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Magnet Bumi Berubah: Kelak, Matahari Terbit dari Barat!