KAJIAN MOTIF PEMILIHAN SKEMA PEMBIAYAAN LKMA PUAP DI JAWA TENGAH

Dedi Junaedi
Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Program Studi Perbankan Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syahid Bogor


Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah tahun 2008-2011. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal, dan Kendal selama periode Juli-Desember 2012 Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan multiple regression dummy variable, 185 manajer LKMA PUAP menjadi responden penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling. Dari sekitar 2267 LKMA PUAP di Jawa Tengah, sebagian besar (87,25%) memilih beroperasi dengan skema pembiayaan konvensional dan hanya 289 (12,75%) yang menerapkan skema syariah atau prinsip bagi hasil (profit sharing). Hasil riset menunjukkan PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama (40,6%), sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%) dan ekonomi (30,2%). Dalam persepsi responden, LKMA PUAP syariah dinilai lebih sesuai tuntutan akidah, bentuk manifestasi ibadah, ladang harapan mendapat pahala, keberkahan dan kemaslahatan. LKMA PUAP konvensional dinilai lebih praktis, aman, dan akrab dengan kebiasaan keseharian anggota. Hasil uji statistik menunjukkan motif pemilihan skema pembiayaan LKMA dipengaruhi secara nyata oleh skema pembiayaan (Sharia), tingkat pendidikan (Didik), dan perbedaan kawasan (Kab). Motif pemilihan skema juga berbeda antara responden pemilih LKMA syariah dan responden pemilih LKMA konvensional.

Kata Kunci: Agribisnis, bantuan langsung masyarakat, lembaga keuangan mikro, motif, PUAP, syariah.

ABSTRACT

The objective of this research is to explore the motif election financing scheme Rural Agribusiness Development (PUAP), knowing what factors affect the performance PUAP, and test whether performance sharia PUAP different from conventional PUAP in Central Java in 2008-2011. The study was conducted in the District of Banjarnegara, Banyumas, Jepara, Kendal and Kendal during the period from July to December 2012 Using qualitative and quantitative methods with a dummy variable multiple regression approach, the manager LKMA PUAP 185 respondents of this study with purposive sampling approach. From about 2267 LKMA PUAP in Central Java, the majority (87.25%) chose to operate with conventional financing scheme and only 289 (12.75%) which apply sharia scheme or the principle of profit sharing (profit sharing). Research shows PUAP sharia been selected for the motive of religious considerations (40.6%), while the conventional PUAP been LKMA practical reasons (35.3%) and the economy (30.2%). In the perception of respondents, LKMA PUAP sharia is considered more appropriate to the creed, manifestations of worship, fields expectation of reward, blessing and benefit. PUAP LKMA conventionally considered more practical, safe, and familiar with the daily habits of members. Statistical analysis showed motif election financing scheme LKMA significantly affected by the financing scheme (Sharia), education level (Educate), and regional differences (Kab). Motif scheme selection is also different between the respondent and the respondent voters LKMA sharia conventional LKMA voters.Keywords:

Agribusiness, direct aid societies, microfinance, motif, PUAP, Sharia.

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Magnet Bumi Berubah: Kelak, Matahari Terbit dari Barat!