Dana Haji untuk Infrastruktur?

Oleh Dedi Junaedi
Redaktur dan Dosen Ekonomi Islam INAIS Bogor
Wacana menggunakan dana haji untuk membangun insfrastruktur semakin nyaring terdengar. Tak kurang dari Presiden Jokowi dan para menteri anggota Kabinet Kerja telah menyuarakannya. Termasuk Menag Syaifuddin Zuhdi dan Kepala Bappenas Bambang PS Brojonegoro, mantan Menteri Keuangan yang juga Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia.
Dana setoran calon jemaah haji Indonesia memang terbilang besar. Jumahnya lebih dari Rp 82 trilyun pada akhir 2016. Ini dana titipan dari tiga juta lebih calon haji dengan masa antrian 2-32 tahun. “Dana menganggur” ini memang menggiurkan. Apalagi ketika pemerintah butuh dana cepat untuk menambal defisit anggaran.
Dalam dua tahun terakhir, APBN Indonesia defisif sekitar 300 trilyun. Untuk menutupnya telah dilakukan beragam cara, mulai menambah utang baru hingga kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Yang terakhir sempat membuncahkan harapan pemerintah mengingat saat periode awal pemberlakuannya ada deklarasi harta senilai hampir 3.500 trilyun milik 256 ribu orang kaya di Indonesia. Faktanya, hingga kini setoran dari kebijakan pemutihan pajak itu baru menghadirkan setoran sekitar 100 trilyun saja, atau baru 30% dari target.
Maka, masuk akal jika pemerintah kemudian melirik dana haji. Presiden Jokowi telah meminta langsung Menag Lukman untuk mempercepat pembentukan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Maksudnya, antara lain agar penggunaan dana haji untuk keperluaan apa pun, termasuk membangun insfrastruktur, aman secara konstitusi atau hukum positif di Tanah Air.
Aman dan legal secara hukum mungkin saja dapat dipenuhi segera persyaratannya. Tetapi, jangan lupa dana haji adalah amanah ummat Islam. Maka, yang tidak kalah penting dan krusial untuk dipertimbangkan apakah penggunaan dana haji untuk kepentingan non urusan haji dibenarkan secara syariah? Inilah persoalan dasar yang mesti dijawab para pengemban amanah, termasuk Presiden dan kabinetnya.
Agaknya perlu diingatkan bahwa dana haji sesungguhnya adalah titipan dengan niat khusus. Saat calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji dan setelah mencapai nominal porsi haji (bervariasi antara 20 juta dan 25 juta per calhaj) menyetornya ke rekening haji direktorat haji Kementerian Agama, mereka berazzam untuk menitipkan biaya hajinya kelak. Tentu tak etis jika dana titipan itu diubah peruntukkannya secara sepihak.
Azas manfaat dapat saja menjadi landasan filosofis dibalik penggunaan dana haji untuk kepentingan lain, termasuk insfrastruktur. Tetapi, tetap saja perlu dipenuhi syarat etis dan legalitas syariahnya. Yang pertama dan utama adalah apakah syariah boleh menggunakan dana haji untuk kepentingan lain?
Soal boleh tidaknya mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Tentu, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Komisi Fatwa MUI perlu dimintakan pendapat hukumnya. Jika menilik jejak perjalanan historis ummat, memang ada beberapa kasus personal bahwa seseorang yang sudah berniat haji, oleh karena satu hal dapat menunda atau menggunakan dana hajinya untuk kepentingan lain yang dianggap lebih penting dan darurat. Tetapi, apakah kisah personal bisa jadi sandaran hukum secara umum dan kelembagaan? Pertanyaan berikutnya, apakah pembangunan infrastruktur termasuk katagori darurat? Bukankah pembangunan infrastruktur itu tugas dan kewajiban pemerintah untuk menuntaskannya? Lantas, tugas dan beban pemerintah itu apakah layak ditanggung calon haji?
Jika pun, secara syariah dibolehkan, misalnya. Maka, pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah perubahan peruntukkan dana haji harus atas sepengethuan, seizin dan mendapat persetujuan para pemilik dana haji. Siapa mereka? Tentu adalah para calon haji yang jumlahnya lebih dari tiga juta orang.
Jika pemiliknya setuju, maka perlu dibuktikan dengan minimal adanya pernyataan dan akad baru. Jadi, mutlak perlu ada pembaharuan akad dengan para calhaj. Jika tidak, maka pemerintah secara formal dapat terjebak pada perbuatan ghasab. Menurut bahasa, ghasab adalah mengambil sesuatu secara dholim (bukan haknya). Secara istilah, ghasab adalah menguasai hak orang lain secara diam-diam atau terang-terangan, dengan jalan tidak halal dan dengan cara yang tidak benar.
Secara ijma ulama, hukum ghasab terlarang alias haram dilakukan. Ini sesuai Firman Allah dalam Al Qur’an, Surat Al Baqarah 188: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (al-Baqarah : 188)
Senada dengan itu, ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan pemberian sukarela darinya. Siapa yang memotong sejengkal tanah yang bukan haknya maka di hari kiyamat akan maka akan digantungkan padanya di hari qiyamat tujuh bumi” (HR Bukhari Muslim).

Perkara berikutnya, adalah adanya jaminan bahwa para pemilik dana haji dapat menjalankan ibadah haji pada waktunya. Tidak boleh ada halangan karena alasan dananya belum kembali atau tidak cukup. Lebih dari tu, pengelola dana haji juga harus amanah, dengan mengembalikan dana porsi haji termasuk imbalan bagi hasil investasinya secara adil kepada para calhaj.
Contoh Simulasi Nilai Perolehan Hasil Investasi Dana Haji Indonesia
Masa Antri Nilai Setelah 5 Tahun Nilai Setelah 10 Tahun Nilai Setelah 15 Tahun
Nominal Porsi Haji Margin Investasi Margin Investasi Margin Investasi
7,5% 10% 13,5% 7,5% 10% 13,5% 7,5% 10% 13,5%
20 Juta 28,71 32,21 37,67 41,22 51,87 70,96 59,18 83,55 133,65
25 Juta 35,89 40,26 47,09 51,53 64,84 88,69 70,97 104,43 167,06

82 Trilyun 117,72 132,06 154,45 169,00 21269 290,92 242,63 343,53 547,96

Sejauh ini, dana haji ditempatkan pada investasi sukuk dengan margin rata-rata antara 7,5 hingga 13,5% per tahun. Bila dana haji dikelola BPKH benar-benar sesuai syariah, katakana melalui skema investasi sukuk, maka sepatutnya para calhaj mendapat manfaat. Dengan contoh simulasi perhitungan, kita mendapat gambaran bahwa calon haji memiliki masa antrian di atas 5 tahun (asumsi margin investasi 10% per tahun), misalnya, dia tidak perlu lagi menambah setorannya jika biaya haji (BPIH) saat jadwal berangkat senilai Rp 40 juta. Jika mengantri lebih lama, maka selain tak perlu lagi melunasi BPIH, maka dia juga berhak mendapat tambahan dari margin antara nlai hasil usaha dengan nilai BPIH.
Apakah dana haji akhirnya dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur? Kita lihat nanti. Bagaimana pun, kita berharap, semoga BPKH kelak bisa berlaku amanah dan adil menjalankan fungsinya. Aamiin.
Dedi Junaedi

Comments

Popular posts from this blog

Wakalah, Hiwalah dan Kafalahah, Hiwalah dan Kafalah

Indikator Keberhasilan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Analisis Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki di Jabotabek